KUBET – Bank Dunia Sebut 60 Persen Warga Indonesia Miskin, Begini Respons Kepala BPS
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, angkat bicara soal laporan Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia tergolong miskin. Dia meminta publik bisa bijak dalam membaca laporan Bank Dunia terkait angka kemiskinan masyarakat Indonesia.
Sebab, standar kemiskinan yang dirilis Bank Dunia dengan Indonesia memiliki perbedaan angka. Bahkan dari sisi pendapat yang diambil dari angka tersebut berbeda dengan yang dimiliki Indonesia saat ini.
“Sebagai informasi Bapak dan Ibu yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3 persen itu adalah dengan standar upper middle class yang USD 6,85 per kapita PPP 2017,” kata Amalia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025.
BPS Ungkap Tren Perdagangan RI-AS Selama 10 Tahun Terakhir yang Bikin Trump Kenakan Tarif
Adanya perbedaan nilai tukar tersebut, kata Amalia, masyarakat harus menelaah lebih lanjut mengenai angka yang diberikan Bank Dunia.
Selain itu, Bank Dunia juga menyampaikan garis angka kemiskinan dunia, atau global poverty line, yang ditetapkan oleh tidak langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara.
Amalia menjelaskan setiap negara harus bisa memiliki national poverty line, atau garis kemiskinan sendiri, yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut.
“Sehingga dengan demikian apabila bapak ibu perhatikan lebih detail, selain poverty line atau garis kemiskinan standar Bank Dunia, banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya,” tutur dia.
Terakhir, Amalia menyatakan garis kemiskinan yang Indonesia miliki berbeda di setiap provinsi. Sehingga waktu menghitung angka kemiskinan basisnya bukan garis kemiskinan nasional, melainkan rata-rata dari seluruh provinsi.
“Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi misalnya Papua Selatan. Dan Provinsi DKI maupun Provinsi Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda,” tuturnya.
“Mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh bank dunia, karena Itu bukan Itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan. Tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja,” tandas dia.
